Saya Kira Pensiun, Ternyata Cuma Pindah Kantor

Ketika pensiun dari PNS, saya sudah menyusun rencana hidup dengan cukup matang.

Saya mau berkebun.

Bukan berkebun seperti petani yang punya sawah berhektare-hektare. Lahan rumah saya juga tidak seberapa. Karena itu saya membayangkan akan mencoba hidroponik. Kalau berhasil, lumayan. Bisa memanen kangkung, selada, cabai, atau tomat dari halaman sendiri.

Kalau tidak berhasil, paling tidak saya punya kegiatan untuk memandangi tanaman sambil berkata, "Kenapa kamu tidak tumbuh-tumbuh juga?"

Selain berkebun, saya juga mau menulis.

Cerpen, novel, artikel, pokoknya apa saja yang selama ini tertunda karena pekerjaan. Saya membayangkan masa pensiun sebagai masa yang tenang: pagi mengurus tanaman, siang menulis, sore bermain dengan cucu, malam membaca.

Indah sekali.

Ternyata itu semua hanya proposal kegiatan yang tidak pernah disetujui oleh kehidupan.

Tahun pertama pensiun memang masih sesuai rencana. Saya sempat menulis beberapa cerpen dan novel. Rasanya menyenangkan sekali.

Saya mulai merasa, "Nah, beginilah seharusnya hidup setelah pensiun."

Kemudian datanglah tahun kedua.

Dan datang pula musibah.

Eh, bukan musibah.

Amanah.

Saya didaulat menjadi Ketua RW.

***

Yang lucu, ketika pemilihan berlangsung saya malah tidak ada di rumah.

Saya sedang berada di luar kota, menjalankan tugas mulia: mengasuh cucu.

Jadi ketika warga memilih Ketua RW, saya tidak ikut kampanye, tidak memasang baliho, tidak membagikan sembako, bahkan tidak tahu bahwa nama saya sedang dipertimbangkan.

Mungkin ini satu-satunya pemilihan jabatan di dunia yang pemenangnya justru sedang sibuk mengganti popok cucu.

Ketika pulang, tahu-tahu saya sudah menjadi Ketua RW.

Saya hanya bisa berkata dalam hati:

"Lho, kok saya?"

Tetapi warga sudah berkata:

"Selamat ya, Pak Ketua."

Ya sudah.

Kalau sudah dipanggil "Pak Ketua", biasanya sulit untuk pura-pura tidak mendengar.

***

Pada awalnya saya tidak terlalu khawatir.

Saya pikir pekerjaan Ketua RW itu sederhana.

Paling banyak tanda tangan surat.

Warga datang membawa surat pengantar dari RT. Saya baca, tanda tangan, selesai.

Kalau sehari hanya beberapa surat, saya masih bisa sambil minum kopi.

Saya bahkan sempat berpikir, "Wah, cocok ini. Pensiun tetapi masih bisa berguna tanpa terlalu banyak bekerja."

Ternyata saya salah besar.

Salahnya bukan sedikit. Salahnya strategis.

Menjadi Ketua RW ternyata bukan hanya urusan tanda tangan.

Ada warga berselisih dengan keluarganya, RW dipanggil.

Ada warga merasa terganggu pembangunan fasilitas umum, RW dipanggil.

Ada persoalan kebersihan, RW dipanggil.

Ada kegiatan kelurahan, RW dipanggil.

Ada program lingkungan, RW dipanggil.

Ada bank sampah, RW dipanggil.

Ada kegiatan warga, RW dicari.

Kadang-kadang saya merasa kalau ada ayam tetangga bertelur di halaman orang lain, jangan-jangan besok pagi saya juga yang dipanggil untuk menjadi mediator.

"Pak RW, ini ayam siapa?"

Saya mungkin akan menjawab:

"Maaf, saya pensiun dari PNS, bukan pensiun dari penyelidikan kriminal."

***

Padahal saya pernah memimpin lembaga pemerintah.

Saya pernah menjadi pejabat eselon III sekitar sepuluh tahun dan kemudian eselon II sekitar lima tahun. Saya juga pernah menjadi sekretaris jurusan selama sembilan tahun.

Kalau dibandingkan dengan menjadi Ketua RW, memimpin lembaga pemerintah ternyata jauh lebih mudah.

Kenapa?

Karena di lembaga pemerintah ada yang namanya aturan dan kewenangan.

Kalau bawahan tidak melaksanakan tugas, ada mekanismenya.

Bisa ditegur.

Bisa diberi sanksi sesuai aturan.

Dalam kasus tertentu, ada konsekuensi kepegawaian.

Pendek kata, sebagai pimpinan saya punya alat.

Memimpin RW?

Alatnya paling banter pulpen dan grup WhatsApp.

Itu pun dua-duanya kadang tidak berdaya.

Saya pernah berpikir, kalau ada warga yang tidak mau ikut kerja bakti, apakah saya bisa memberikan surat keputusan?

"MEMUTUSKAN: Saudara X karena tidak hadir kerja bakti, untuk sementara diturunkan pangkatnya dari warga biasa menjadi warga percobaan."

Tidak bisa.

Kalau warga tidak menjaga kebersihan di depan rumahnya?

Mau saya skorsing?

Tidak mungkin.

Kalau warga tidak mau ikut kegiatan RW?

Mau saya tahan gajinya?

Lha, gajinya juga bukan saya yang bayar.

Kalau warga tidak mau menimbang sampah di bank sampah?

Mau saya pecat dari warga RW?

Memangnya saya HRD?

Di situlah saya baru sadar.

Menjadi Ketua RW itu ternyata seperti menjadi pimpinan organisasi, tetapi tanpa senjata.

Yang tersisa hanya bujukan, imbauan, kesabaran, dan sesekali senyum yang dipaksakan.

***

Ambil contoh kerja bakti.

RW mengumumkan:

"Besok pagi kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Mohon partisipasi seluruh warga."

Yang datang biasanya adalah warga-warga yang memang sejak awal sudah sadar pentingnya kebersihan.

Mereka datang membawa sapu, cangkul, karung, dan semangat.

Yang tidak datang?

Banyak alasannya.

Ada yang sedang bekerja.

Ada yang ada keperluan.

Ada yang sakit.

Ada yang mungkin benar-benar tidak bisa.

Dan ada pula yang mungkin berpikir:

"Kalau saya tidak datang, toh lingkungan tetap dibersihkan."

Nah, yang terakhir ini agak sulit ditangani.

Karena Ketua RW tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan jurus pamungkas:

"Kalau tidak ikut kerja bakti, gaji bulan ini saya potong!"

Tidak bisa.

Akhirnya Ketua RW hanya bisa berkata:

"Yah, mungkin lain kali bisa ikut."

Padahal dalam hati:

"Lain kali? Tahun depan?"

Tetapi begitulah masyarakat.

Kita tidak sedang mengelola mesin.

Kita sedang mengelola manusia.

Dan manusia ternyata tidak mempunyai tombol ON/OFF.

***

Hal yang sama terjadi pada program kebersihan.

Kita mengajak warga menjaga lingkungan di sekitar rumah.

Ada yang mengikuti.

Ada yang tidak.

Kita membuat program bank sampah.

Ada yang antusias.

Ada yang malas.

Ada yang rajin mengumpulkan botol plastik.

Ada yang mengumpulkan kardus.

Ada yang sudah memisahkan sampah dari rumah.

Tetapi ketika tiba waktunya penimbangan, ternyata sampahnya tidak datang.

Orangnya juga tidak datang.

Sampahnya entah ke mana.

Mungkin sudah menemukan jalan hidupnya sendiri.

Ada pula warga yang tidak mau menimbang sampah yang sudah dikumpulkannya.

Sebagai Ketua RW, saya ingin bertanya:

"Pak, Bu, kenapa tidak ditimbang?"

Tetapi saya sadar, pertanyaan itu tidak akan membuat saya menjadi lebih berkuasa.

Akhirnya saya hanya bisa mengajak.

"Mari kita coba."

"Mari kita mulai."

"Kalau belum banyak tidak apa-apa."

"Yang penting rutin."

Begitulah cara Ketua RW bekerja.

Bukan dengan perintah.

Tetapi dengan mengulang kalimat yang sama berkali-kali sambil berharap suatu hari orang lain bosan menolak.

***

Dan di sinilah saya menemukan perbedaan besar antara memimpin lembaga dan memimpin masyarakat.

Di kantor, saya bisa berkata:

"Ini aturan."

Di RW, saya lebih sering berkata:

"Bagaimana kalau kita coba?"

Di kantor, saya punya kewenangan.

Di RW, saya punya amanah.

Di kantor, bawahan memiliki kewajiban melaksanakan tugas.

Di RW, warga memiliki kebebasan menentukan apakah mereka mau ikut atau tidak.

Karena itu saya mulai belajar bahwa menjadi Ketua RW membutuhkan satu kemampuan yang mungkin tidak terlalu diperlukan ketika saya menjadi pejabat:

kemampuan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengikuti kita.

Dan itu ternyata tidak mudah.

Kita sudah merasa program yang dibuat bagus.

Kita sudah merasa kegiatan itu bermanfaat.

Kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, bahkan kadang uang dan pikiran.

Tetapi tetap saja ada yang tidak tertarik.

Bahkan ada yang menolak.

Ada pula yang berusaha menghambat.

Kalau di kantor dulu saya bisa memanggil bawahan ke ruangan.

Sekarang kalau warga tidak setuju, saya paling hanya bisa bilang:

"Baiklah, kita bicarakan."

Karena kalau saya bilang:

"Anda saya pecat!"

Barangkali warga malah menjawab:

"Silakan, Pak. Saya juga tidak merasa bekerja di RW."

Nah, selesai sudah karier saya sebagai Ketua RW.

***

Tetapi justru di situlah menariknya.

Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan sebagai Ketua RW, saya mulai melihat bahwa masyarakat memang tidak bisa dipimpin hanya dengan aturan.

Kita harus mengajak.

Harus memberi contoh.

Harus sabar.

Kadang harus mengalah.

Dan yang paling penting: harus bisa membedakan mana persoalan yang perlu diselesaikan dan mana persoalan yang cukup disimpan di dalam hati sambil minum kopi.

Karena kalau semua persoalan dimasukkan ke hati, bisa-bisa sebelum masa jabatan selesai kita sudah minta surat pengantar RT untuk pindah RW.

***

Kadang saya juga geli sendiri kalau mengingat rencana pensiun saya.

Saya dulu membayangkan:

Pensiun = berkebun + menulis + mengasuh cucu.

Realitasnya:

Pensiun = berkebun + menulis + mengasuh cucu + rapat + tanda tangan + mediasi + kerja bakti + bank sampah + KRL + grup WhatsApp + mendengarkan keluhan warga.

Dan yang paling mengherankan, semua itu datang tanpa pernah saya masukkan ke dalam daftar rencana hidup.

Tetapi mungkin memang begitulah hidup.

Kita boleh membuat rencana.

Tetapi masyarakat kadang punya rencana sendiri untuk kita.

Saya pensiun dari PNS dengan harapan bisa hidup lebih santai.

Ternyata saya hanya pindah kantor.

Bedanya, kantor saya sekarang tidak punya AC, tidak punya meja birokrasi, tidak punya struktur organisasi yang rapi, dan anak buahnya tidak bisa disuruh-suruh.

Kantornya bernama:

RW.

Pegawainya:

warga.

Atasannya:

masyarakat.

Dan SOP-nya?

Kadang-kadang hanya "mohon pengertiannya".

Jadi, siapa bilang Ketua RW hanya duduk manis menunggu warga datang meminta tanda tangan?

Kalau memang ada yang berpikir begitu, saya persilakan menjadi Ketua RW.

Tidak usah lama-lama.

Satu tahun saja.

Setelah itu kita ngobrol sambil minum kopi.

Saya yakin topik pembicaraannya akan berubah.

Mungkin bukan lagi:

"Enak ya jadi Ketua RW?"

Tetapi:

"Kapan pemilihan Ketua RW berikutnya?"

Dan kalau pertanyaan itu mulai muncul, saya akan pura-pura tidak mendengar.

Seperti ketika nama saya dulu dipilih menjadi Ketua RW saat saya sedang mengasuh cucu di luar kota.