Ketika Sampah Plastik Sudah Dipilah, Sampah WhatsApp Malah Berdatangan

Abdul Rahman Saleh

Pagi ini saya kembali berhadapan dengan persoalan sampah.

Bukan sampah plastik, bukan kardus bekas, bukan botol air mineral, dan bukan pula bungkus kopi yang selama ini saya coba pilah di rumah.

Kali ini sampahnya ada di dalam telepon genggam.

Begitu membuka WhatsApp, grup demi grup sudah menunggu. Ada gambar, video, poster, potongan ceramah, ucapan selamat pagi, video TikTok, berita yang entah dari mana sumbernya, sampai video yang rasanya pernah saya lihat kemarin.

Bahkan beberapa di antaranya bukan sekadar mirip.

Persis sama.

Saya kadang bertanya dalam hati, jangan-jangan video itu memang ditakdirkan untuk berkeliling dari satu grup ke grup lain sampai kiamat.

Masalahnya, saya bukan orang yang anti-pergaulan. Saya senang berteman. Saya senang berdiskusi. Saya juga tidak keberatan menerima informasi yang memang berguna.

Tetapi kalau setiap hari puluhan gambar dan video masuk tanpa henti, lama-lama rasanya seperti tinggal di depan pintu sebuah gudang yang tidak pernah berhenti menerima kiriman.

Dan kita pula yang disuruh membereskannya.

Sampah tetap sampah, meskipun digital

Belakangan saya memang sedang belajar mengurangi sampah rumah tangga.

Botol plastik saya pisahkan. Kardus dikumpulkan. Kertas dipilah. Sampah organik saya coba olah menjadi kompos atau bahan untuk membuat eco-enzyme.

Mengapa?

Karena saya sadar bahwa setiap barang yang kita buang sebenarnya membutuhkan biaya untuk mengelolanya.

Ternyata prinsip yang sama berlaku untuk dunia digital.

Sebuah video yang dikirim ke WhatsApp memang tidak meninggalkan bungkus plastik di lantai rumah. Tetapi bukan berarti ia gratis.

Video itu menggunakan kuota internet.

Semakin banyak video yang kita unduh, semakin banyak pula data yang kita konsumsi. Kalau paket internet kita terbatas, tentu ada biaya yang harus dibayar.

Memang, mungkin satu video tidak seberapa.

Tetapi coba kalikan dengan puluhan video sehari, puluhan grup, dan berbulan-bulan.

Sedikit-sedikit menjadi bukit.

Bedanya, bukit sampah plastik bisa kita lihat.

Bukit sampah digital tidak kelihatan.

Ia bersembunyi di dalam HP.

“Cuma satu video, kok!”

Mungkin orang yang mengirim akan berkata:

“Ah, cuma satu video.”

Betul.

Masalahnya, yang mengatakan “cuma satu video” bukan hanya satu orang.

Ada yang mengirim satu video.

Orang kedua mengirim satu lagi.

Orang ketiga mengirim gambar.

Orang keempat meneruskan video yang sebenarnya sudah dikirim orang pertama.

Lalu seseorang menemukan video TikTok yang dianggap lucu.

Dikirim lagi.

Besoknya, entah bagaimana, video yang sama muncul kembali.

Mungkin karena orang pertama lupa sudah pernah mengirim.

Atau mungkin karena WhatsApp memang mempunyai hukum alam sendiri:

Apa yang sudah pernah dikirim akan dikirim kembali.

Hukum ini tampaknya lebih kuat daripada hukum gravitasi.

Kita bukan tidak mau bergaul

Yang agak sulit adalah kalau kita mencoba keluar dari grup.

Biasanya akan ada yang bertanya:

“Lho, kok keluar?”

Kalau dijawab jujur:

“Karena terlalu banyak video.”

Bisa-bisa kita dianggap aneh.

Lebih parah lagi kalau ada yang berkata:

“Wah, sekarang sombong. Sudah tidak mau bergaul.”

Padahal keluar dari grup bukan berarti keluar dari pertemanan.

Saya masih mau berteman.

Saya masih mau ngobrol.

Saya masih mau bertemu sambil ngopi.

Saya hanya ingin mengurangi sampah digital yang masuk ke HP saya.

Saya kira itu dua hal yang berbeda.

Kalau seseorang tidak mau menerima sepuluh kilogram sampah dari tetangganya setiap hari, apakah berarti dia tidak mau bertetangga?

Tentu tidak.

Dia hanya ingin rumahnya tetap bersih.

Begitu juga dengan HP.

Mungkin kita perlu 3R versi digital

Selama ini kita mengenal 3R dalam pengelolaan sampah:

Reduce, Reuse, Recycle.

Mungkin dunia digital membutuhkan 3R yang lain.

Read.

Baca dulu sebelum mengirim.

Apakah informasi ini memang perlu?

Apakah orang lain membutuhkan?

Atau saya hanya merasa senang karena baru saja menemukan sesuatu yang lucu?

Kemudian Relevant.

Apakah informasi ini relevan dengan grup?

Kalau grupnya tentang kegiatan warga, mungkin informasi tentang kerja bakti, keamanan lingkungan, atau kegiatan sosial memang relevan.

Tetapi kalau setiap hari kita kirim video TikTok joget-joget, mungkin relevansinya perlu dipertanyakan.

Yang ketiga adalah Resend.

Nah, bagian ini yang paling berbahaya.

Sebelum menekan tombol forward, coba periksa:

“Bukankah video ini sudah pernah saya kirim kemarin?”

Kalau jawabannya iya, tahan jempol.

Jangan kirim.

Dunia tidak akan kiamat hanya karena satu video tidak diteruskan.

Sampah digital juga membutuhkan kesadaran

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semua gambar dan video di WhatsApp adalah sampah.

Tentu tidak.

Ada informasi yang bermanfaat. Ada video yang menghibur. Ada kabar keluarga yang memang penting. Ada pengumuman yang harus diketahui bersama.

Persoalannya bukan pada gambarnya.

Bukan pula pada videonya.

Persoalannya adalah kebiasaan mengirim tanpa berpikir.

Kita sudah mulai belajar bahwa membuang botol plastik sembarangan itu tidak baik.

Kita mulai belajar memilah sampah.

Kita mulai bertanya, “Barang ini masih bisa dipakai atau tidak?”

Mungkin sekarang kita juga perlu bertanya sebelum menekan tombol forward:

“Informasi ini benar-benar perlu dikirim atau hanya perlu lewat?”

Sebab di zaman ketika informasi begitu mudah diproduksi dan disebarkan, kemampuan untuk tidak mengirim sesuatu barangkali justru menjadi bentuk kepedulian baru.

Kepedulian terhadap kuota.

Kepedulian terhadap ruang penyimpanan.

Kepedulian terhadap waktu orang lain.

Dan yang paling penting, kepedulian terhadap perhatian orang lain.

Sebab perhatian manusia juga terbatas.

Jangan sampai kita rajin mengurangi sampah plastik di halaman rumah, tetapi setiap hari ikut memproduksi sampah digital di HP orang lain.

Kalau begitu, mungkin suatu hari nanti kita tidak hanya membutuhkan Bank Sampah.

Kita juga membutuhkan Bank Sampah WhatsApp.

Bedanya, pengepulnya mungkin bukan tukang loak.

Mungkin admin grup.

Dan setorannya bukan botol plastik.

Video TikTok yang sudah tiga kali dikirim. 😄

Zero Waste: Mudah di Atas Kertas, Sulit di Dapur

Abdul Rahman Saleh

Beberapa hari yang lalu saya menghadiri workshop Kampung Ramah Lingkungan (KRL) se-Kabupaten Bogor bagian selatan. Salah satu pembicaranya berasal dari KRL Nanas Berhias, Gunung Putri, Bogor.

Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Kampung tersebut mengklaim telah berhasil menerapkan zero waste, alias tidak lagi membuang sampah yang sebenarnya masih dapat diolah. Hampir semua jenis sampah mereka memiliki perlakuan masing-masing.

Sampah organik diolah menjadi kompos. Sebagian dimasukkan ke dalam komposter untuk menghasilkan air lindi yang kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair (POC). Sampah anorganik dikumpulkan melalui bank sampah, kemudian dijual sehingga memberikan nilai ekonomi bagi warga. Sampah tertentu yang termasuk kategori B3, seperti minyak jelantah dan oli bekas, juga dikumpulkan dan disalurkan kepada pengepul.

Tinggal satu pertanyaan saya: bagaimana dengan sampah residu?

Saya belum begitu menangkap penjelasan pembicara mengenai bagian ini. Mungkin karena keterbatasan saya dalam menyimak. Tetapi yang jelas, mereka menyampaikan bahwa kampungnya sudah berhasil menerapkan konsep zero waste.

Yang lebih menarik lagi, proses tersebut, menurut pembicara, berhasil dilakukan hanya dalam waktu 13 bulan.

Bagi saya, ini luar biasa.

Bayangkan, hanya dalam waktu sekitar satu tahun, warga yang sebelumnya mungkin terbiasa membuang sampah begitu saja dapat berubah menjadi warga yang mau memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Artinya, persoalannya bukan semata-mata tersedia atau tidak tersedianya teknologi. Ada proses penyadaran yang berhasil membuat warga mau bergerak.

Saya kemudian membayangkan: bagaimana kalau model seperti ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor?

Bukan mustahil beban TPA Galuga dapat dikurangi secara signifikan. Sebab, semakin banyak sampah yang selesai diolah dari sumbernya, semakin sedikit pula sampah yang harus dibawa ke TPA. Bahkan berbagai persoalan yang muncul akibat penumpukan sampah, termasuk risiko kebakaran di kawasan TPA, setidaknya dapat ditekan.

Tetapi kemudian saya kembali melihat kenyataan di lingkungan saya sendiri.

Sebagai Ketua RW sekaligus Ketua Kampung Ramah Lingkungan, saya merasakan bahwa mengajak warga mengelola sampah dari sumbernya ternyata tidak semudah yang saya bayangkan.

Saya pernah mencoba membuat komposter sederhana dari galon bekas air mineral. Saya tawarkan kepada beberapa warga agar sampah dapur mereka tidak langsung masuk ke tempat sampah, tetapi diolah menjadi kompos.

Jawabannya?

“Tidak ada tempat.”

Dua orang warga bersedia mencoba. Mereka mengolah sampah organik menjadi kompos dan memanfaatkan air lindinya sebagai POC. Namun setelah berjalan sekitar dua bulan, salah seorang di antaranya menyerah. Komposternya kemudian diberikan kepada tetangga.

Saya tidak tahu persis apa alasannya.

Akhirnya, yang masih konsisten mengelola sampah organik dengan cara seperti itu ya saya sendiri sebagai Ketua RW, ditambah dua orang Ketua RT.

Sebagian warga lainnya masih memiliki alasan yang sama: bau.

Saya bisa memahami kekhawatiran itu. Sampah dapur memang bisa menimbulkan bau kalau dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau pengelolaannya dilakukan dengan benar, sebenarnya bau dapat ditekan.

Saya sudah mencobanya sendiri.

Sampah organik saya masukkan ke dalam komposter secara bertahap. Pada lapisan tertentu saya tutup dengan tanah atau sekam bakar. Saya juga menggunakan EM4 untuk membantu proses penguraian oleh mikroorganisme. Hasilnya, komposter tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Lalat pun tidak berdatangan.

Jadi, masalahnya bukan semata-mata karena sampah organik itu bau.

Yang membuat bau adalah ketika sampah organik dibiarkan membusuk tanpa pengelolaan yang benar.

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada hampir semua jenis sampah. Sampah anorganik yang tercampur dengan sisa makanan akan menjadi kotor dan sulit dimanfaatkan. Sampah organik yang dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bau. Sementara sampah B3 tentu tidak boleh diperlakukan seperti sampah biasa.

Karena itu, pengelolaan sampah dari sumbernya sebenarnya bukan sekadar persoalan membuang sampah pada tempatnya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan.

Dan mengubah kebiasaan ternyata jauh lebih sulit daripada membuat komposter.

Pemerintah sebenarnya sudah mendorong agar sampah dikelola sejak dari sumbernya. Dalam konsep pengelolaan sampah, sampah organik, anorganik, dan jenis sampah tertentu yang masih dapat dimanfaatkan semestinya tidak semuanya berakhir di TPA. Yang idealnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir hanyalah sampah yang benar-benar menjadi residu.

Di sinilah saya mulai bertanya kepada diri sendiri.

Kalau suatu saat ketentuan tersebut benar-benar diberlakukan secara wajib dan sampah yang diangkut ke TPA hanya sampah residu, apakah warga sudah siap?

Apakah setiap rumah sudah mampu memilah sampahnya?

Apakah sampah organik sudah memiliki tempat pengolahan?

Apakah sampah anorganik sudah dipisahkan untuk masuk bank sampah?

Apakah minyak jelantah, oli bekas, dan sampah B3 lainnya sudah tahu harus dibawa ke mana?

Atau jangan-jangan selama ini kita baru siap ketika ada petugas yang datang membawa gerobak?

Pertanyaan terakhir inilah yang menurut saya paling penting.

Sebab, kalau kita benar-benar ingin menuju zero waste, persoalannya bukan pertama-tama tentang teknologi. Bukan pula tentang apakah kita punya komposter yang bagus atau bank sampah yang besar.

Persoalannya sederhana, tetapi tidak mudah:

Apakah kita mau mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi kebiasaan mengelola sampah?

KRL Nanas Berhias menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dilakukan. Mereka mengaku dapat mencapainya dalam waktu 13 bulan.

Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita sendiri:

Kalau mereka bisa, kapan kita mulai?

KRL Wilayah Selatan Bogor Adakan Workshop Pengelolaan Lingkungan

CIPAYUNG — Sebanyak 200 peserta yang terdiri atas ketua Kampung Ramah Lingkungan (KRL) dan perwakilan Bank Sampah se-wilayah Selatan Kabupaten Bogor mengikuti workshop pengelolaan lingkungan di Udiklat PLN, Cipayung, Bogor, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain camat, kepala desa dan lurah, pendamping lingkungan hidup, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang diwakili Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan (PPK), Muji Lestari. Dalam sambutannya, Muji menegaskan bahwa KRL bukan sekadar program pemerintah, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“KRL ini bukan hanya sebuah program, tetapi merupakan gerakan bersama yang memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Melalui KRL kami ingin membangun lingkungan yang lebih bersih, sehat, produktif, serta berkesinambungan melalui empat pilar, yaitu pengelolaan persampahan, konservasi air, penghijauan, dan penataan lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muji juga menyinggung kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga. Kebakaran yang telah berlangsung selama empat hari itu hingga kini belum dapat dipadamkan secara total.

“Masih ada bara jauh di dalam gunung sampah yang diperkirakan berjumlah jutaan ton,” katanya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pengingat penting mengenai perlunya perubahan dalam pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat. Ke depan, sampah organik tidak lagi diperbolehkan dibuang ke TPA. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait kebijakan tersebut telah beredar dan bertanggal 18 Juli 2026.

Karena itu, masyarakat diminta mulai mempersiapkan diri dengan mengelola sampah organik dari sumbernya. Dengan demikian, ketika kebijakan larangan pembuangan sampah organik ke TPA diberlakukan secara efektif oleh pemerintah kabupaten, masyarakat sudah memiliki sistem pengelolaan yang memadai.

Belajar dari KRL Nanas Berhias

Workshop juga menghadirkan pengelola KRL Nanas Berhias, Gunung Putri, sebagai narasumber. KRL tersebut dinilai berhasil mengembangkan pengelolaan lingkungan hingga mencapai kondisi zero waste. Seluruh sampah yang dihasilkan warga diupayakan untuk diolah sehingga tidak ada sampah yang dikirim ke TPA.

Keberhasilan tersebut tidak dicapai secara instan. Menurut pengalaman KRL Nanas Berhias, perubahan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh warga.

Menariknya, sebagian besar relawan KRL Nanas Berhias merupakan warga lanjut usia yang telah pensiun. Namun, usia tidak menjadi penghalang untuk tetap aktif menggerakkan masyarakat. Semangat gotong royong, keguyuban, dan kepedulian antarsesama warga justru menjadi kekuatan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan lingkungan.

Yang tidak kalah menarik, perubahan dari kampung yang sebelumnya menghasilkan sampah cukup banyak hingga mampu mencapai kondisi zero waste tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 13 bulan.

Pengalaman KRL Nanas Berhias menjadi pelajaran bahwa pengelolaan lingkungan tidak semata-mata bergantung pada teknologi atau fasilitas, tetapi terutama pada kesadaran, kemauan, dan kebersamaan masyarakat.

Perwakilan RW 14 Padasuka

Dari RW 14, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, peserta workshop diwakili oleh Abdul Rahman Saleh, Ketua RW 14 sekaligus Ketua KRL Baraya, dan Nining Yuningsih, Ketua Bank Sampah Sedekah RW 14. Keduanya mengikuti workshop sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lingkungan di RW 14, khususnya dalam pengembangan Kampung Ramah Lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

(ARS)

Saya Kira Pensiun, Ternyata Cuma Pindah Kantor

Ketika pensiun dari PNS, saya sudah menyusun rencana hidup dengan cukup matang.

Saya mau berkebun.

Bukan berkebun seperti petani yang punya sawah berhektare-hektare. Lahan rumah saya juga tidak seberapa. Karena itu saya membayangkan akan mencoba hidroponik. Kalau berhasil, lumayan. Bisa memanen kangkung, selada, cabai, atau tomat dari halaman sendiri.

Kalau tidak berhasil, paling tidak saya punya kegiatan untuk memandangi tanaman sambil berkata, "Kenapa kamu tidak tumbuh-tumbuh juga?"

Selain berkebun, saya juga mau menulis.

Cerpen, novel, artikel, pokoknya apa saja yang selama ini tertunda karena pekerjaan. Saya membayangkan masa pensiun sebagai masa yang tenang: pagi mengurus tanaman, siang menulis, sore bermain dengan cucu, malam membaca.

Indah sekali.

Ternyata itu semua hanya proposal kegiatan yang tidak pernah disetujui oleh kehidupan.

Tahun pertama pensiun memang masih sesuai rencana. Saya sempat menulis beberapa cerpen dan novel. Rasanya menyenangkan sekali.

Saya mulai merasa, "Nah, beginilah seharusnya hidup setelah pensiun."

Kemudian datanglah tahun kedua.

Dan datang pula musibah.

Eh, bukan musibah.

Amanah.

Saya didaulat menjadi Ketua RW.

***

Yang lucu, ketika pemilihan berlangsung saya malah tidak ada di rumah.

Saya sedang berada di luar kota, menjalankan tugas mulia: mengasuh cucu.

Jadi ketika warga memilih Ketua RW, saya tidak ikut kampanye, tidak memasang baliho, tidak membagikan sembako, bahkan tidak tahu bahwa nama saya sedang dipertimbangkan.

Mungkin ini satu-satunya pemilihan jabatan di dunia yang pemenangnya justru sedang sibuk mengganti popok cucu.

Ketika pulang, tahu-tahu saya sudah menjadi Ketua RW.

Saya hanya bisa berkata dalam hati:

"Lho, kok saya?"

Tetapi warga sudah berkata:

"Selamat ya, Pak Ketua."

Ya sudah.

Kalau sudah dipanggil "Pak Ketua", biasanya sulit untuk pura-pura tidak mendengar.

***

Pada awalnya saya tidak terlalu khawatir.

Saya pikir pekerjaan Ketua RW itu sederhana.

Paling banyak tanda tangan surat.

Warga datang membawa surat pengantar dari RT. Saya baca, tanda tangan, selesai.

Kalau sehari hanya beberapa surat, saya masih bisa sambil minum kopi.

Saya bahkan sempat berpikir, "Wah, cocok ini. Pensiun tetapi masih bisa berguna tanpa terlalu banyak bekerja."

Ternyata saya salah besar.

Salahnya bukan sedikit. Salahnya strategis.

Menjadi Ketua RW ternyata bukan hanya urusan tanda tangan.

Ada warga berselisih dengan keluarganya, RW dipanggil.

Ada warga merasa terganggu pembangunan fasilitas umum, RW dipanggil.

Ada persoalan kebersihan, RW dipanggil.

Ada kegiatan kelurahan, RW dipanggil.

Ada program lingkungan, RW dipanggil.

Ada bank sampah, RW dipanggil.

Ada kegiatan warga, RW dicari.

Kadang-kadang saya merasa kalau ada ayam tetangga bertelur di halaman orang lain, jangan-jangan besok pagi saya juga yang dipanggil untuk menjadi mediator.

"Pak RW, ini ayam siapa?"

Saya mungkin akan menjawab:

"Maaf, saya pensiun dari PNS, bukan pensiun dari penyelidikan kriminal."

***

Padahal saya pernah memimpin lembaga pemerintah.

Saya pernah menjadi pejabat eselon III sekitar sepuluh tahun dan kemudian eselon II sekitar lima tahun. Saya juga pernah menjadi sekretaris jurusan selama sembilan tahun.

Kalau dibandingkan dengan menjadi Ketua RW, memimpin lembaga pemerintah ternyata jauh lebih mudah.

Kenapa?

Karena di lembaga pemerintah ada yang namanya aturan dan kewenangan.

Kalau bawahan tidak melaksanakan tugas, ada mekanismenya.

Bisa ditegur.

Bisa diberi sanksi sesuai aturan.

Dalam kasus tertentu, ada konsekuensi kepegawaian.

Pendek kata, sebagai pimpinan saya punya alat.

Memimpin RW?

Alatnya paling banter pulpen dan grup WhatsApp.

Itu pun dua-duanya kadang tidak berdaya.

Saya pernah berpikir, kalau ada warga yang tidak mau ikut kerja bakti, apakah saya bisa memberikan surat keputusan?

"MEMUTUSKAN: Saudara X karena tidak hadir kerja bakti, untuk sementara diturunkan pangkatnya dari warga biasa menjadi warga percobaan."

Tidak bisa.

Kalau warga tidak menjaga kebersihan di depan rumahnya?

Mau saya skorsing?

Tidak mungkin.

Kalau warga tidak mau ikut kegiatan RW?

Mau saya tahan gajinya?

Lha, gajinya juga bukan saya yang bayar.

Kalau warga tidak mau menimbang sampah di bank sampah?

Mau saya pecat dari warga RW?

Memangnya saya HRD?

Di situlah saya baru sadar.

Menjadi Ketua RW itu ternyata seperti menjadi pimpinan organisasi, tetapi tanpa senjata.

Yang tersisa hanya bujukan, imbauan, kesabaran, dan sesekali senyum yang dipaksakan.

***

Ambil contoh kerja bakti.

RW mengumumkan:

"Besok pagi kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Mohon partisipasi seluruh warga."

Yang datang biasanya adalah warga-warga yang memang sejak awal sudah sadar pentingnya kebersihan.

Mereka datang membawa sapu, cangkul, karung, dan semangat.

Yang tidak datang?

Banyak alasannya.

Ada yang sedang bekerja.

Ada yang ada keperluan.

Ada yang sakit.

Ada yang mungkin benar-benar tidak bisa.

Dan ada pula yang mungkin berpikir:

"Kalau saya tidak datang, toh lingkungan tetap dibersihkan."

Nah, yang terakhir ini agak sulit ditangani.

Karena Ketua RW tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan jurus pamungkas:

"Kalau tidak ikut kerja bakti, gaji bulan ini saya potong!"

Tidak bisa.

Akhirnya Ketua RW hanya bisa berkata:

"Yah, mungkin lain kali bisa ikut."

Padahal dalam hati:

"Lain kali? Tahun depan?"

Tetapi begitulah masyarakat.

Kita tidak sedang mengelola mesin.

Kita sedang mengelola manusia.

Dan manusia ternyata tidak mempunyai tombol ON/OFF.

***

Hal yang sama terjadi pada program kebersihan.

Kita mengajak warga menjaga lingkungan di sekitar rumah.

Ada yang mengikuti.

Ada yang tidak.

Kita membuat program bank sampah.

Ada yang antusias.

Ada yang malas.

Ada yang rajin mengumpulkan botol plastik.

Ada yang mengumpulkan kardus.

Ada yang sudah memisahkan sampah dari rumah.

Tetapi ketika tiba waktunya penimbangan, ternyata sampahnya tidak datang.

Orangnya juga tidak datang.

Sampahnya entah ke mana.

Mungkin sudah menemukan jalan hidupnya sendiri.

Ada pula warga yang tidak mau menimbang sampah yang sudah dikumpulkannya.

Sebagai Ketua RW, saya ingin bertanya:

"Pak, Bu, kenapa tidak ditimbang?"

Tetapi saya sadar, pertanyaan itu tidak akan membuat saya menjadi lebih berkuasa.

Akhirnya saya hanya bisa mengajak.

"Mari kita coba."

"Mari kita mulai."

"Kalau belum banyak tidak apa-apa."

"Yang penting rutin."

Begitulah cara Ketua RW bekerja.

Bukan dengan perintah.

Tetapi dengan mengulang kalimat yang sama berkali-kali sambil berharap suatu hari orang lain bosan menolak.

***

Dan di sinilah saya menemukan perbedaan besar antara memimpin lembaga dan memimpin masyarakat.

Di kantor, saya bisa berkata:

"Ini aturan."

Di RW, saya lebih sering berkata:

"Bagaimana kalau kita coba?"

Di kantor, saya punya kewenangan.

Di RW, saya punya amanah.

Di kantor, bawahan memiliki kewajiban melaksanakan tugas.

Di RW, warga memiliki kebebasan menentukan apakah mereka mau ikut atau tidak.

Karena itu saya mulai belajar bahwa menjadi Ketua RW membutuhkan satu kemampuan yang mungkin tidak terlalu diperlukan ketika saya menjadi pejabat:

kemampuan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengikuti kita.

Dan itu ternyata tidak mudah.

Kita sudah merasa program yang dibuat bagus.

Kita sudah merasa kegiatan itu bermanfaat.

Kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, bahkan kadang uang dan pikiran.

Tetapi tetap saja ada yang tidak tertarik.

Bahkan ada yang menolak.

Ada pula yang berusaha menghambat.

Kalau di kantor dulu saya bisa memanggil bawahan ke ruangan.

Sekarang kalau warga tidak setuju, saya paling hanya bisa bilang:

"Baiklah, kita bicarakan."

Karena kalau saya bilang:

"Anda saya pecat!"

Barangkali warga malah menjawab:

"Silakan, Pak. Saya juga tidak merasa bekerja di RW."

Nah, selesai sudah karier saya sebagai Ketua RW.

***

Tetapi justru di situlah menariknya.

Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan sebagai Ketua RW, saya mulai melihat bahwa masyarakat memang tidak bisa dipimpin hanya dengan aturan.

Kita harus mengajak.

Harus memberi contoh.

Harus sabar.

Kadang harus mengalah.

Dan yang paling penting: harus bisa membedakan mana persoalan yang perlu diselesaikan dan mana persoalan yang cukup disimpan di dalam hati sambil minum kopi.

Karena kalau semua persoalan dimasukkan ke hati, bisa-bisa sebelum masa jabatan selesai kita sudah minta surat pengantar RT untuk pindah RW.

***

Kadang saya juga geli sendiri kalau mengingat rencana pensiun saya.

Saya dulu membayangkan:

Pensiun = berkebun + menulis + mengasuh cucu.

Realitasnya:

Pensiun = berkebun + menulis + mengasuh cucu + rapat + tanda tangan + mediasi + kerja bakti + bank sampah + KRL + grup WhatsApp + mendengarkan keluhan warga.

Dan yang paling mengherankan, semua itu datang tanpa pernah saya masukkan ke dalam daftar rencana hidup.

Tetapi mungkin memang begitulah hidup.

Kita boleh membuat rencana.

Tetapi masyarakat kadang punya rencana sendiri untuk kita.

Saya pensiun dari PNS dengan harapan bisa hidup lebih santai.

Ternyata saya hanya pindah kantor.

Bedanya, kantor saya sekarang tidak punya AC, tidak punya meja birokrasi, tidak punya struktur organisasi yang rapi, dan anak buahnya tidak bisa disuruh-suruh.

Kantornya bernama:

RW.

Pegawainya:

warga.

Atasannya:

masyarakat.

Dan SOP-nya?

Kadang-kadang hanya "mohon pengertiannya".

Jadi, siapa bilang Ketua RW hanya duduk manis menunggu warga datang meminta tanda tangan?

Kalau memang ada yang berpikir begitu, saya persilakan menjadi Ketua RW.

Tidak usah lama-lama.

Satu tahun saja.

Setelah itu kita ngobrol sambil minum kopi.

Saya yakin topik pembicaraannya akan berubah.

Mungkin bukan lagi:

"Enak ya jadi Ketua RW?"

Tetapi:

"Kapan pemilihan Ketua RW berikutnya?"

Dan kalau pertanyaan itu mulai muncul, saya akan pura-pura tidak mendengar.

Seperti ketika nama saya dulu dipilih menjadi Ketua RW saat saya sedang mengasuh cucu di luar kota.

Bank Sampah Sedekah Kembali Timbang Sampah Anorganik, RT 4 Jadi Pengumpul Terbanyak

Padasuka, 4 September 2026 — Aktivitas pengelolaan sampah anorganik kembali berlangsung di Pendopo RW 14 Padasuka, Jumat (4/9/2026). Bank Sampah Sedekah RW 14 melakukan penimbangan sampah anorganik yang telah dikumpulkan warga dari sejumlah RT.

Sejak pagi, personel Bank Sampah Sedekah sudah bersiap melakukan penimbangan. Karung-karung berisi botol plastik jenis PET dan kardus mulai berdatangan ke Pendopo RW 14. Dengan semangat gotong royong, seluruh personel turun tangan mengangkut sampah dari masing-masing titik pengumpulan.

Tidak semua karung mudah dipindahkan. Karung-karung yang masih mampu dipanggul langsung diangkat bersama-sama. Sementara karung yang terlalu berat untuk dipanggul terpaksa “digusur” menuju tempat penimbangan. Suasana pun berlangsung meriah, sekaligus menunjukkan bahwa mengelola sampah ternyata membutuhkan tenaga dan kekompakan.

Penimbangan kali ini dilakukan karena volume sampah anorganik yang berhasil dikumpulkan warga sudah cukup banyak. Sepanjang Agustus, Bank Sampah Sedekah baru melakukan penimbangan satu kali, yakni pada 1 Agustus. Setelah hampir satu bulan kembali mengumpulkan sampah, karung-karung pun mulai memenuhi tempat pengumpulan di masing-masing RT.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua RW 14 Abdul Rahman Saleh. Sementara dari jajaran Bank Sampah Sedekah hadir Ketua Nining Yuningsih, Wakil Ketua yang sekaligus mewakili RT 3 Maesyaroh, M. Wahyudi, Ketua RT 1, yang mewakili sekretaris sekaligus RT 1, Suhendrawati selaku wakil RT 2, serta Ami Sulasmi sebagai wakil RT 4. Selain itu hadir pula Bendahara Bank Sampah Sedekah Dewi Kartika Sari serta Pencatat Ade Eriawati dan Ade Irma. Ketua RT 2, Tatang Rusmana, menyempatkan diri melihat aktivitas penimbangan tersebut walaupun hanya sebentar.

Pada penimbangan kali ini, RT 4 mencatatkan hasil tertinggi dalam pengumpulan botol plastik dengan berat mencapai 32 kilogram. Jumlah tersebut bahkan membuat pengepul harus melakukan pengangkutan sebanyak dua kali karena sampah yang terkumpul cukup banyak.

Sekitar pukul 11.30 WIB, seluruh rangkaian penimbangan selesai. Sampah yang telah ditimbang tidak ditumpuk kembali, melainkan langsung diangkut oleh pengepul untuk selanjutnya diproses sesuai jenis dan nilai ekonominya.

Kegiatan rutin Bank Sampah Sedekah ini menjadi salah satu bentuk upaya warga RW 14 Padasuka untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah anorganik yang sebelumnya berpotensi berakhir di tempat pembuangan kini dikumpulkan dari sumbernya, dipilah, ditimbang, dan memiliki nilai ekonomi.

Bagi para “pendekar lingkungan” Bank Sampah Sedekah, beratnya karung sampah mungkin melelahkan. Namun, ada kepuasan tersendiri ketika karung-karung itu akhirnya terangkat dari lingkungan warga.

Sampahnya berat, gotong royongnya kuat, dan berkahnya diharapkan terus mengalir.

Soto, Sampah, dan Kenangan Dapur Ibu

Abdul Rahman Saleh

Siang tadi saya makan soto ayam. Bukan soto di warung, melainkan soto buatan istri di rumah. Rasanya enak, seperti biasa. Tetapi entah mengapa, setelah makan saya justru tertarik melihat tempat sampah.

Belakangan ini saya memang sedang iseng mengamati sampah rumah tangga. Bukan karena saya tiba-tiba menjadi ahli persampahan, tetapi karena sedang mencoba menerapkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle. Sampah yang masih memiliki nilai saya kumpulkan untuk Bank Sampah. Yang bisa digunakan kembali, saya coba manfaatkan. Sementara sampah yang tidak memiliki nilai jual, saya pikirkan bagaimana agar tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Di antara sampah itu saya menemukan sesuatu yang sebenarnya sangat biasa: bungkus bumbu soto ayam. Ada pula bungkus lada dan beberapa bungkus makanan ringan.

Saya memandangi bungkus-bungkus kecil itu agak lama.

Tiba-tiba pikiran saya melayang ke masa kecil, ke dapur ibu saya di desa.

Dulu, kalau Ibu memasak soto atau masakan lainnya, bumbunya tidak pernah dibeli dalam bentuk sachet. Semua diracik sendiri dari bahan-bahan yang tersedia di dapur. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, lada, kunyit, jahe, kemiri, dan berbagai bumbu lainnya.

Bumbu itu ditumbuk atau diulek. Dapur menjadi lebih sibuk. Memasak juga tentu membutuhkan waktu lebih lama.

Tetapi ada satu hal yang hampir tidak pernah kami pikirkan waktu itu: sampah.

Kulit bawang, tangkai cabai, sisa rempah, atau bahan makanan yang tidak terpakai adalah sampah organik. Sampah itu tidak perlu dibawa ke mana-mana. Ia akan membusuk dan kembali menjadi bagian dari tanah.

Dulu kami tidak mengenal istilah zero waste. Tidak ada seminar tentang ekonomi sirkular. Tidak ada kampanye 3R. Tetapi kehidupan sehari-hari secara alami membuat banyak benda kembali ke alam.

Sekarang zaman sudah berubah.

Bumbu yang dahulu harus diracik satu per satu kini tersedia dalam kemasan siap pakai. Tinggal sobek, tuangkan, masukkan ke masakan. Praktis, cepat, dan tentu sangat membantu pekerjaan di dapur.

Saya sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus kembali ke cara memasak zaman dulu.

Saya sendiri menikmati kemudahan itu.

Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah bumbu tersebut habis.

Bumbunya masuk ke dalam masakan. Tetapi bungkusnya masuk ke tempat sampah.

Dan di situlah persoalannya.

Tidak semua sampah memiliki nasib yang sama. Botol plastik PET, misalnya, masih memiliki nilai ekonomi. Di Bank Sampah, botol plastik dapat ditimbang dan dijual. Kardus, kertas, besi, dan beberapa jenis plastik juga masih memiliki pasar.

Tetapi bagaimana dengan bungkus bumbu?

Bungkus lada?

Bungkus kopi?

Bungkus makanan ringan?

Banyak di antaranya terbuat dari bahan kemasan multilapis yang sulit dipisahkan dan tidak menarik bagi pengepul. Secara ekonomi, nilainya hampir tidak ada. Akhirnya sampah seperti ini hanya memiliki satu tujuan yang paling mudah: dibuang bersama sampah lainnya dan dikirim ke TPA.

Padahal benda itu mungkin hanya kita gunakan selama beberapa detik.

Kita membuka bungkus bumbu, menuangkan isinya, lalu bungkusnya menjadi sampah.

Beberapa detik untuk kita, tetapi persoalannya bisa jauh lebih panjang bagi lingkungan.

Itulah yang kemudian membuat saya mencoba sesuatu yang sederhana: membuat ekobrik.

Bungkus-bungkus yang tidak laku dijual itu saya masukkan ke dalam botol plastik. Saya potong-potong terlebih dahulu, kemudian dipadatkan sedikit demi sedikit sampai botol menjadi cukup padat.

Apakah dengan begitu sampahnya hilang?

Tentu tidak.

Saya tidak mau mengatakan bahwa membuat ekobrik berarti menyelesaikan masalah sampah. Sampah tersebut tetap ada. Ia hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan ditahan di dalam botol plastik agar untuk sementara tidak masuk ke TPA atau tercecer di lingkungan.

Karena itu, bagi saya ekobrik lebih tepat dipandang sebagai upaya menahan sampah, bukan menghilangkannya.

Mungkin terdengar sederhana. Bahkan terlalu sederhana jika dibandingkan dengan besarnya persoalan sampah yang kita hadapi.

Tetapi bukankah banyak persoalan besar memang bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil?

Saya membayangkan sebuah bungkus bumbu yang beratnya hanya beberapa gram. Tidak berarti jika dilihat satu per satu. Tetapi coba bayangkan jika satu rumah menggunakan beberapa sachet setiap hari. Kemudian dikalikan ratusan rumah, ribuan rumah, bahkan jutaan rumah.

Sampah kecil itu akhirnya menjadi gunungan.

Di sinilah saya merasa bahwa persoalan sampah bukan hanya persoalan bagaimana membuang sampah dengan benar. Persoalannya juga adalah bagaimana kita menghasilkan sampah sejak awal.

Kita memang tidak mungkin menghentikan kemajuan.

Saya tidak ingin kembali ke zaman ketika Ibu harus mengulek semua bumbu setiap kali memasak. Dunia sudah berubah. Orang membutuhkan makanan yang praktis, kemasan yang aman, mudah dibawa, dan mudah digunakan.

Kemajuan memberikan kenyamanan.

Tetapi mungkin setiap kenyamanan juga membawa konsekuensi.

Dulu, Ibu mengulek bawang merah, bawang putih, cabai dan lada. Waktu memasak mungkin lebih lama, tetapi sisa dari proses itu sebagian besar kembali ke alam.

Sekarang kita tinggal merobek sachet bumbu.

Memasak menjadi lebih cepat.

Tetapi setelah masakan matang, kita mempunyai sesuatu yang dulu hampir tidak pernah kami pikirkan: sepotong kecil sampah yang sulit kembali ke alam.

Mungkin di situlah tantangan kita hari ini.

Bukan memilih antara masa lalu dan masa kini. Bukan pula menolak bumbu instan, kemasan plastik, atau berbagai kemudahan yang diberikan teknologi.

Tantangannya adalah menemukan cara agar kemajuan tidak meninggalkan terlalu banyak masalah di belakangnya.

Saya mungkin hanya bisa melakukan sesuatu yang sangat kecil. Memisahkan sampah. Menyetorkan botol plastik ke Bank Sampah. Mengumpulkan kardus dan kertas. Dan untuk bungkus-bungkus yang tidak memiliki nilai jual, mencoba memasukkannya ke dalam ekobrik.

Barangkali hasilnya tidak seberapa.

Tetapi setidaknya saya tahu ke mana sampah itu pergi.

Dan setiap kali membuat ekobrik, saya kembali teringat dapur Ibu.

Dapur sederhana di desa, tempat bumbu soto dulu diulek dengan tangan.

Tidak ada sachet.

Tidak ada kemasan multilapis.

Tidak ada istilah 3R.

Tetapi ada satu hal yang sekarang justru sedang kita perjuangkan kembali: agar apa yang kita gunakan tidak meninggalkan terlalu banyak jejak setelah kita selesai menggunakannya.

Sebuah bungkus bumbu soto ternyata bisa membawa pikiran saya berjalan begitu jauh.

Dari meja makan siang di rumah, kembali ke dapur Ibu puluhan tahun lalu.

Dan dari sana, kembali lagi ke persoalan kita hari ini:

Bagaimana kita menikmati kemajuan tanpa mewariskan terlalu banyak sampah kepada generasi berikutnya? (ARS, Bogor 05/09/2026).

Ketika Keris Berganti Kepalan Tangan

Obrolan Para Punakawan di Tengah Berita Pagi

Oleh Abdul Rahman Saleh

Pagi itu, di sebuah tempat yang entah di mana, para Punakawan sedang duduk-duduk. Semar tampak diam sambil memandang kejauhan. Cepot, seperti biasa, tidak betah kalau suasana terlalu sepi.

Cepot:
“Mah, tadi malam saya lihat berita. Kok manusia sekarang gampang sekali berantem, ya?”

Gareng:
“Berantem di mana?”

Cepot:
“Macam-macam. Ada yang di gedung tempat orang-orang terhormat berkumpul. Katanya sedang membicarakan anggaran. Belum selesai bicara, tangan sudah ingin bicara duluan.”

Udawala:
“Lho, bukankah kalau mau bicara itu pakai mulut?”

Cepot:
“Betul. Tapi mungkin mulutnya sudah kehabisan argumen.”

Gareng terkekeh.

Gareng:
“Kalau begitu, tangan dipakai sebagai pengganti argumen?”

Cepot:
“Barangkali begitu. Namanya juga demokrasi versi tinju.”

Semar yang sejak tadi diam akhirnya tersenyum.

Semar:
“Jangan begitu, Tot. Jangan mentertawakan mereka.”

Cepot:
“Kenapa, Mah?”

Semar:
“Karena kita tidak tahu apakah mereka memang ingin berkelahi atau hanya kehilangan kesabaran.”

Udawala:
“Memangnya sabar itu bisa hilang?”

Semar:
“Bisa. Bahkan lebih cepat hilang daripada uang.”

Cepot tertawa.

Cepot:
“Kalau uang hilang dicari. Kalau kesabaran hilang, yang dicari malah lawan.”

Semar menggeleng-gelengkan kepala.

Semar:
“Itulah masalah manusia. Ketika kepentingannya terganggu, ia sering lupa bahwa lawan bicaranya juga manusia.”

Sesaat mereka terdiam.

Gareng:
“Tapi bukan cuma di gedung orang-orang terhormat, Mah. Saya dengar di tempat lain juga ada keributan. Ada tanah yang hendak dieksekusi. Orang-orang yang selama ini mencari nafkah di sana menolak. Yang satu membawa surat dan kewenangan. Yang lain membawa rasa takut kehilangan penghidupan.”

Cepot:
“Terus?”

Gareng:
“Ya hampir saja baku pukul.”

Cepot:
“Wah, lengkap. Yang satu merasa punya hak, yang satu merasa punya kehidupan.”

Semar menghela napas.

Semar:
“Kalau begitu, masalahnya bukan sekadar tanah.”

Udawala:
“Lalu apa, Mah?”

Semar:
“Rasa takut.”

Gareng:
“Takut kehilangan tanah?”

Semar:
“Bukan hanya itu. Takut kehilangan kekuasaan. Takut kehilangan kedudukan. Takut kehilangan penghasilan. Takut dianggap kalah. Bahkan takut kehilangan muka.”

Cepot:
“Jadi manusia bisa berkelahi karena takut?”

Semar:
“Bisa.”

Cepot:
“Kalau begitu, manusia itu aneh. Yang satu takut kehilangan jabatan, yang satu takut kehilangan tanah. Dua-duanya sama-sama takut, tetapi yang keluar malah kepalan tangan.”

Semar tersenyum getir.

Semar:
“Begitulah manusia, Tot.”

Gareng kemudian teringat sesuatu.

Gareng:
“Mah, bukankah sejak zaman dahulu memang begitu?”

Semar:
“Maksudmu?”

Gareng:
“Dulu orang berebut menjadi raja. Keris berbicara. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Kekuasaan berpindah bukan karena musyawarah, tetapi karena darah.”

Udawala:
“Seperti kisah Ken Arok?”

Gareng:
“Ya. Tunggul Ametung mati. Mpu Gandring mati. Ken Arok menjadi penguasa. Kemudian Ken Arok sendiri mati di tangan Anusapati. Anusapati kemudian dibunuh Tohjaya.”

Cepot mengernyitkan dahi.

Cepot:
“Jadi kerisnya berganti tangan, tetapi kematiannya terus berulang?”

Semar:
“Begitulah kalau kekuasaan diperebutkan tanpa batas.”

Cepot:
“Berarti manusia dari dulu memang suka kekerasan?”

Semar tidak langsung menjawab.

Ia memandang ketiga anaknya.

Semar:
“Jangan cepat-cepat menyalahkan nenek moyangmu.”

Cepot:
“Kenapa?”

Semar:
“Karena mungkin bukan darah mereka yang mengalir dalam tubuhmu yang membuatmu mudah marah.”

Udawala:
“Lalu apa?”

Semar:
“Cara berpikirmu.”

Ketiganya terdiam.

Semar melanjutkan:

“Manusia memang memiliki amarah. Memiliki keinginan. Memiliki naluri mempertahankan diri. Tetapi manusia juga diberi akal dan hati.”

Gareng:
“Lalu mengapa akal sering kalah?”

Semar tertawa kecil.

Semar:
“Karena kadang-kadang kepentingan terlalu keras berteriak.”

Cepot:
“Dan hati?”

Semar:
“Hati sering kalah kalau keserakahan sudah menjadi raja.”

Cepot menatap Semar.

Cepot:
“Jadi penyebab orang berkelahi itu keserakahan?”

Semar:
“Kadang-kadang.”

Gareng:
“Kadang-kadang apa?”

Semar:
“Keserakahan ingin mendapatkan lebih banyak. Kesombongan merasa diri paling benar. Kemarahan karena merasa dihina. Ketakutan kehilangan sesuatu. Dan ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama.”

Udawala:
“Kalau begitu, kekerasan bukan muncul tiba-tiba?”

Semar:
“Tidak. Kekerasan biasanya tumbuh pelan-pelan.”

Cepot:
“Seperti rumput?”

Semar:
“Ya. Bedanya, rumput kalau dibiarkan memenuhi halaman membuat halaman kotor. Kekerasan kalau dibiarkan memenuhi hati bisa membuat masyarakat berdarah.”

Mereka kembali diam.

Dari kejauhan terdengar suara burung pagi.

Cepot:
“Mah, zaman sekarang sudah modern. Orang tidak lagi membawa keris ke gedung parlemen.”

Semar:
“Memang.”

Cepot:
“Tapi kalau begitu, mengapa kepalan tangan masih ada?”

Semar tersenyum.

Semar:
“Kerisnya mungkin sudah tidak dibawa.”

Cepot:
“Lalu?”

Semar:
“Kadang-kadang keris itu pindah tempat.”

Gareng:
“Ke mana?”

Semar menunjuk kepala.

Semar:
“Ke dalam pikiran.”

Cepot terdiam.

Semar:
“Kalau pikiran sudah dipenuhi dendam, keserakahan, dan merasa diri paling benar, manusia tidak membutuhkan keris untuk melukai sesamanya.”

Udawala:
“Cukup kata-kata?”

Semar:
“Kadang cukup kata-kata.”

Gareng:
“Kadang jabatan?”

Semar:
“Bisa.”

Cepot:
“Kadang uang?”

Semar:
“Bisa.”

Cepot:
“Kadang massa?”

Semar:
“Bisa.”

Cepot mengangguk-angguk.

Cepot:
“Berarti yang harus kita takuti bukan kerisnya.”

Semar menatap Cepot.

Cepot melanjutkan:

“Yang harus kita takuti adalah manusia yang tidak mampu mengendalikan dirinya.”

Semar tersenyum.

Semar:
“Nah. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu yang benar.”

Cepot tersenyum bangga.

Cepot:
“Berarti saya mulai pintar, Mah.”

Semar:
“Jangan terlalu cepat bangga. Itu baru sekali.”

Mereka semua tertawa.

Namun Semar kembali serius.

Semar:
“Anak-anakku, perbedaan pendapat itu bukan dosa. Berebut kepentingan juga bagian dari kehidupan manusia. Yang berbahaya adalah ketika manusia tidak lagi mampu membedakan antara berbeda pendapat dan bermusuhan.”

Gareng:
“Lalu apa yang harus dilakukan?”

Semar menjawab perlahan.

Semar:
“Belajar menahan tangan sebelum menahan orang lain. Belajar mendengar sebelum membalas. Belajar mencari jalan keluar sebelum mencari siapa yang harus dikalahkan.”

Ia berhenti sejenak.

“Dan yang paling penting…”

Cepot:
“Apa, Mah?”

Semar:
“Jangan sampai kita merasa menjadi orang yang paling benar hanya karena kita mempunyai kekuasaan.”

Cepot mengangguk.

Semar:
“Karena kekuasaan tanpa kesabaran akan menjadi kesewenang-wenangan. Kepentingan tanpa empati menjadi keserakahan. Dan perbedaan tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi kekerasan.”

Pagi semakin terang.

Para Punakawan pun berdiri.

Cepot masih sempat bertanya:

Cepot:
“Mah, satu pertanyaan terakhir.”

Semar:
“Apa?”

Cepot:
“Kalau suatu hari manusia sudah tidak membawa keris, tidak membawa pedang, tetapi masih suka adu jotos… apakah itu berarti manusia belum berubah?”

Semar tersenyum.

Semar:
“Bukan belum berubah, Tot.”

Cepot:
“Lalu?”

Semar:
“Senjatanya yang berubah. Manusianya belum tentu.”

Mereka pun berjalan meninggalkan tempat itu.

Dan entah mengapa, pagi itu terasa seperti mengingatkan kita semua:

Peradaban bukan diukur dari seberapa canggih senjata yang kita tinggalkan, tetapi dari seberapa baik kita belajar mengendalikan tangan, lidah, dan keserakahan kita sendiri.

(ARS, Bogor 03/09/2026)