Zero Waste: Mudah di Atas Kertas, Sulit di Dapur

Abdul Rahman Saleh

Beberapa hari yang lalu saya menghadiri workshop Kampung Ramah Lingkungan (KRL) se-Kabupaten Bogor bagian selatan. Salah satu pembicaranya berasal dari KRL Nanas Berhias, Gunung Putri, Bogor.

Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Kampung tersebut mengklaim telah berhasil menerapkan zero waste, alias tidak lagi membuang sampah yang sebenarnya masih dapat diolah. Hampir semua jenis sampah mereka memiliki perlakuan masing-masing.

Sampah organik diolah menjadi kompos. Sebagian dimasukkan ke dalam komposter untuk menghasilkan air lindi yang kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair (POC). Sampah anorganik dikumpulkan melalui bank sampah, kemudian dijual sehingga memberikan nilai ekonomi bagi warga. Sampah tertentu yang termasuk kategori B3, seperti minyak jelantah dan oli bekas, juga dikumpulkan dan disalurkan kepada pengepul.

Tinggal satu pertanyaan saya: bagaimana dengan sampah residu?

Saya belum begitu menangkap penjelasan pembicara mengenai bagian ini. Mungkin karena keterbatasan saya dalam menyimak. Tetapi yang jelas, mereka menyampaikan bahwa kampungnya sudah berhasil menerapkan konsep zero waste.

Yang lebih menarik lagi, proses tersebut, menurut pembicara, berhasil dilakukan hanya dalam waktu 13 bulan.

Bagi saya, ini luar biasa.

Bayangkan, hanya dalam waktu sekitar satu tahun, warga yang sebelumnya mungkin terbiasa membuang sampah begitu saja dapat berubah menjadi warga yang mau memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Artinya, persoalannya bukan semata-mata tersedia atau tidak tersedianya teknologi. Ada proses penyadaran yang berhasil membuat warga mau bergerak.

Saya kemudian membayangkan: bagaimana kalau model seperti ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor?

Bukan mustahil beban TPA Galuga dapat dikurangi secara signifikan. Sebab, semakin banyak sampah yang selesai diolah dari sumbernya, semakin sedikit pula sampah yang harus dibawa ke TPA. Bahkan berbagai persoalan yang muncul akibat penumpukan sampah, termasuk risiko kebakaran di kawasan TPA, setidaknya dapat ditekan.

Tetapi kemudian saya kembali melihat kenyataan di lingkungan saya sendiri.

Sebagai Ketua RW sekaligus Ketua Kampung Ramah Lingkungan, saya merasakan bahwa mengajak warga mengelola sampah dari sumbernya ternyata tidak semudah yang saya bayangkan.

Saya pernah mencoba membuat komposter sederhana dari galon bekas air mineral. Saya tawarkan kepada beberapa warga agar sampah dapur mereka tidak langsung masuk ke tempat sampah, tetapi diolah menjadi kompos.

Jawabannya?

“Tidak ada tempat.”

Dua orang warga bersedia mencoba. Mereka mengolah sampah organik menjadi kompos dan memanfaatkan air lindinya sebagai POC. Namun setelah berjalan sekitar dua bulan, salah seorang di antaranya menyerah. Komposternya kemudian diberikan kepada tetangga.

Saya tidak tahu persis apa alasannya.

Akhirnya, yang masih konsisten mengelola sampah organik dengan cara seperti itu ya saya sendiri sebagai Ketua RW, ditambah dua orang Ketua RT.

Sebagian warga lainnya masih memiliki alasan yang sama: bau.

Saya bisa memahami kekhawatiran itu. Sampah dapur memang bisa menimbulkan bau kalau dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau pengelolaannya dilakukan dengan benar, sebenarnya bau dapat ditekan.

Saya sudah mencobanya sendiri.

Sampah organik saya masukkan ke dalam komposter secara bertahap. Pada lapisan tertentu saya tutup dengan tanah atau sekam bakar. Saya juga menggunakan EM4 untuk membantu proses penguraian oleh mikroorganisme. Hasilnya, komposter tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Lalat pun tidak berdatangan.

Jadi, masalahnya bukan semata-mata karena sampah organik itu bau.

Yang membuat bau adalah ketika sampah organik dibiarkan membusuk tanpa pengelolaan yang benar.

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada hampir semua jenis sampah. Sampah anorganik yang tercampur dengan sisa makanan akan menjadi kotor dan sulit dimanfaatkan. Sampah organik yang dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bau. Sementara sampah B3 tentu tidak boleh diperlakukan seperti sampah biasa.

Karena itu, pengelolaan sampah dari sumbernya sebenarnya bukan sekadar persoalan membuang sampah pada tempatnya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan.

Dan mengubah kebiasaan ternyata jauh lebih sulit daripada membuat komposter.

Pemerintah sebenarnya sudah mendorong agar sampah dikelola sejak dari sumbernya. Dalam konsep pengelolaan sampah, sampah organik, anorganik, dan jenis sampah tertentu yang masih dapat dimanfaatkan semestinya tidak semuanya berakhir di TPA. Yang idealnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir hanyalah sampah yang benar-benar menjadi residu.

Di sinilah saya mulai bertanya kepada diri sendiri.

Kalau suatu saat ketentuan tersebut benar-benar diberlakukan secara wajib dan sampah yang diangkut ke TPA hanya sampah residu, apakah warga sudah siap?

Apakah setiap rumah sudah mampu memilah sampahnya?

Apakah sampah organik sudah memiliki tempat pengolahan?

Apakah sampah anorganik sudah dipisahkan untuk masuk bank sampah?

Apakah minyak jelantah, oli bekas, dan sampah B3 lainnya sudah tahu harus dibawa ke mana?

Atau jangan-jangan selama ini kita baru siap ketika ada petugas yang datang membawa gerobak?

Pertanyaan terakhir inilah yang menurut saya paling penting.

Sebab, kalau kita benar-benar ingin menuju zero waste, persoalannya bukan pertama-tama tentang teknologi. Bukan pula tentang apakah kita punya komposter yang bagus atau bank sampah yang besar.

Persoalannya sederhana, tetapi tidak mudah:

Apakah kita mau mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi kebiasaan mengelola sampah?

KRL Nanas Berhias menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dilakukan. Mereka mengaku dapat mencapainya dalam waktu 13 bulan.

Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita sendiri:

Kalau mereka bisa, kapan kita mulai?